Liputan6.com, Jakarta : Kepala Sub
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Mabes Polri AKBP Herry Ardyanto
menyatakan, untuk pengamanan Pemilu 2014, Mabes Polri hanya dapat
mengerahkan 1/6 aparatnya di seluruh Indonesia. Sebab, jumlah anggaran
yang disetujui oleh pemerintah dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)
tidak mencukupi.
"Dengan anggaran Rp 3,5 triliun kita (Polri) bisa menggerakkan 2/3 kekuatan. Tapi dengan Rp 1 triliun hanya bisa menggerakkan 1/6 kekuatan," kata Herry di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 9 Januari 2014.
Herry menyatakan, dengan anggaran Rp 3,5 triliun yang diajukan Polri, selayaknya dapat mengerahkan sebanyak 284 ribu anggota. Dengan pengeluaran Rp 42 ribu per orang untuk setiap kegiatan, seperti pengamanan masa kampanye legislatif, pemilihan presiden, sampai ke pelantikan nantinya.
"Umumnya Rp 42 ribu, tapi ada juga yang paling tinggi di Jayapura mencapai Rp 70 ribu untuk sekali kegiatan. Kalau yang Rp 3,5 triiliun disetujui, untuk bensin petugas juga bisa di-cover," ujar Herry.
Hanya saja, lanjut Herry, karena baru Rp 1 triliun yang disetujui, pihaknya harus mengurangi sejumlah anggaran untuk pos-pos tertentu dan jumlah personel yang diterjunkan.
"Untuk tahapan pemungutan suara, kita tetap menerjunkan 2/3 dari total anggota Polri. Kita nggak mau ambil risiko," tuturnya.
Herry menuturkan, pihaknya akan melaporkan masalah anggaran ini ke Presiden pada sidang kabinet yang akan datang.
"Mungkin akan dibicarakan pada saat sidang kabinet. Karena bukan Polri saja yang kurang. Lembaga lain juga. Kalau Bawaslu kurang, TNI kurang, ya semoga Kemenkeu mengakomodir hal ini," pungkas Herry. (Alv/Ado)
"Dengan anggaran Rp 3,5 triliun kita (Polri) bisa menggerakkan 2/3 kekuatan. Tapi dengan Rp 1 triliun hanya bisa menggerakkan 1/6 kekuatan," kata Herry di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 9 Januari 2014.
Herry menyatakan, dengan anggaran Rp 3,5 triliun yang diajukan Polri, selayaknya dapat mengerahkan sebanyak 284 ribu anggota. Dengan pengeluaran Rp 42 ribu per orang untuk setiap kegiatan, seperti pengamanan masa kampanye legislatif, pemilihan presiden, sampai ke pelantikan nantinya.
"Umumnya Rp 42 ribu, tapi ada juga yang paling tinggi di Jayapura mencapai Rp 70 ribu untuk sekali kegiatan. Kalau yang Rp 3,5 triiliun disetujui, untuk bensin petugas juga bisa di-cover," ujar Herry.
Hanya saja, lanjut Herry, karena baru Rp 1 triliun yang disetujui, pihaknya harus mengurangi sejumlah anggaran untuk pos-pos tertentu dan jumlah personel yang diterjunkan.
"Untuk tahapan pemungutan suara, kita tetap menerjunkan 2/3 dari total anggota Polri. Kita nggak mau ambil risiko," tuturnya.
Herry menuturkan, pihaknya akan melaporkan masalah anggaran ini ke Presiden pada sidang kabinet yang akan datang.
"Mungkin akan dibicarakan pada saat sidang kabinet. Karena bukan Polri saja yang kurang. Lembaga lain juga. Kalau Bawaslu kurang, TNI kurang, ya semoga Kemenkeu mengakomodir hal ini," pungkas Herry. (Alv/Ado)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !