Serangan atas masjid Syiah Pakistan, 20 tewas

Sejumlah serangan atas umat Syiah sebelumnya dilakukan oleh militan Sunni. 

Sedikitnya 20 orang tewas dalam serangan bom besar di sebuah masjid umat Syiah di sebelah selatan Pakistan.

Polisi mengatakan 50 lainnya cedera dalam serangan yang terjadi setelah sembahyang Jumat di kawasan Shikapur, Provinsi Sindh.
Dilaporkan sejumlah korban terperangkap di bawah atap masjid yang ambruk karena kuatnya ledakan.
Jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan meningkat karena banyak yang luka berada dalam kondisi kritis.
Seorang polisi senior, Abdul Qudoos Kalwar, mengatakan kepada kantor berita AP bahwa empat orang anak termasuk dalam korban yang tewas.


Perdana Menteri Nawaz Sharif mengecam serangan di Shikapur. 

Laporan-laporan media setempat menyebutkan serangan mungkin dilakukan oleh pengebom bunuh diri namun polisi masih menyelidikinya.
Belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab dalam serangan tersebut namun di masa lalu kelompok militan umat Sunni sering menjadikan minoritas Syiah sebagai sasaran serangan.
Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, mengecam serangan tersebut dan langsung memerintahkan penyelidikan.
Serangan ini terjadi ketika PM Sharif sedang berkunjung ke Karachi, yang merupakan ibu kota Provinsi Sindh.
Wartawan BBC di ibu kota Islamabad mengatakan serangan dengan sasaran umat Syiah cukup sering terjadi di Karachi namun relatif jarang di kawasan pedalaman Porivinsi Sindh, tempat tersebarnya aliran Islam Sufi yang lebih toleran. ( brt/bbc)

Komite Senat AS setujui pengetatan sanksi Iran

• 30 Januari 2015

Matk Kirk dan Robert Menendez merancang RUU tentang pengetatan sanksi terhadap Iran.

Komite Perbankan Senat Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang yang memperketat sanksi-sanksi terhadap Iran bila gagal dicapai kesepakatan program nuklir Iran sebelum akhir Juni.

Suara yang mendukung rancangan undang-undang ini tercatat 18 orang, sedangkan empat anggota Senat menolak.
"Ini jelas diperlukan tindakan lebih lanjut untuk memaksa Iran mencapai kesepakatan yang dapat diterima, oleh sebab itulah saya mendukung sepenuhnya RUU penting ini," kata Ketua Komite Perbankan Senat, Richard Shelby setelah pemungutan suara, Kamis (29/01).

Keputusan Komite Perbankan Senat ini masih akan dibawa ke pemungutan penuh di Senat yang kemungkinan baru akan diadakan Maret.
Jadwal pemungutan suara di Senat diundur ke bulan tersebut untuk memungkinkan terobosan diplomatik.
Pekan lalu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pencapaian kesepakatan program nuklir tidak bisa diharapkan apabila Kongres Amerika Serikat menyetujui sanksi-sanksi baru.
RUU yang dibahas di Senat mengenai pengetatan sanksi terhadap Iran dikenal dengan nama RUU Kirk-Menendez.( brt/bbc)

Yingluck Shinawatra akan hadir di pengadilan

9 Januari 2015

• 

  Yingluck Shinawatra menyebutkan hanya PM yang sah yang dapat dimakzulkan

  
  

Perdana Menteri Thailand, yang digulingkan, Yingluck Shinawatra, dijadwalkan hadir di pengadilan untuk menghadapi sidang pemakzulan atau impeachment, Jumat (09/01).

Yingluck digulingkan dari jabatan PM pada Mei lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, beberapa hari sebelum militer Thailand merebut kekuasaan dengan tujuan memulihkan kekacauan disana.
Yingluck dituduh lalai melaksanakan tugas untuk program subsidi beras kontroversial, yang disebut menelan biaya miliaran dolar.
Pendukungnya mengatakan proses pengadilan merupakan cara untuk menyingkirkan Yingluck dari dunia politik.
Jika terbukti bersalah, Yingluck akan dilarang dari kegiatan politik selama lima tahun. Keputuskan itu dikhawatirkan dapat memicu kembali protes besar-besaran yang telah berulang kali melumpuhkan kota Bangkok dalam beberapa tahun terakhir.
Prawit Wongsuwan, wakil perdana menteri untuk junta militer yang sekarang memimpin Thailand, mendesak pendukung Yingluck untuk tidak turun ke jalanan.
"Jika anda ingin mendukungnya, anda dapat melakukannya dari rumah atau melalui telepon," katanya seperti dikutip Reuters.
Yingluck adalah adik perdana menteri terguling lainnya, Thaksin Shinawatra yang telah diturunkan dari jabatannya pada tahun 2006.
Keduanya masih sangat populer di kalangan miskin di pedesaan Thailand, namun dibenci oleh kaum elit dan kelas menengah yang menuduh adik-kakak tersebut atas tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Rencana korupsi

Yingluck diturunkan dari jabatannya pada awal Mei setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ia telah bertindak ilegal untuk aksi mentransfer kepala keamanan nasionalnya.
Keputusan itu disusul kekacauan politik selama beberapa bulan. Pengunjuk rasa anti-pemerintah telah berusaha untuk menggulingkan Yingluck sejak November 2013.
Dalam rancangan program subsidi beras, pemerintah Thailand membeli beras dari petani lokal – yang merupakan pendukung besar keluarga Shinawatra – dengan harga jauh lebih tinggi dari harga pasar global.
Kebijakan itu mengakibatkan menumpuknya akumulasi stok beras dan berdampak buruk pada ekspor beras Thailand.
Kritik menyebutkan program itu terlalu mahal dan berpotensi untuk dikorupsi.
Yingluck sendiri menyatakan bahwa ia tidak memiliki kontrol langsung terhadap program tersebut dan pelanggaran yang terjadi bukan tanggung jawabnya.
Pendukungnya mengatakan hanya seorang perdana menteri yang sah dapat menghadapi pemakzulan, dan bahwa ia sedang diadili dengan hukum konstitusi lama, yang sudah tidak digunakan semenjak junta militer mengambil alih kekuasaan. (brt/bbc )

Nelayan asing' genggam mata uang ringgit

Rohmatin Bonasir

• 28 November 2014

Indonesia menyatakan tekad memberantas penangkapan ikan secara ilegal sehingga nelayan tidak dirugikan.

Di antara 544 nelayan asing yang ditangkap di Berau, Kalimantan Timur, didapati sejumlah orang yang membawa uang ringgit, surat pegadaian Malaysia dan mengaku berasal dari wilayah Malaysia.

Namun bukti-bukti tersebut belum bisa dijadikan landasan untuk menentukan kewarganegaraan mereka. Mereka juga tidak memegang kartu identitas diri.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam wawancara dengan BBC Indonesia melalui telepon, Kamis (27/11).
"Memang sampai saat ini tim Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan tim lainnya belum menemukan dokumen-dokumen yang langsung terkait dengan kewarganegaraan mereka.

Misalnya, dari verifikasi yang kita lakukan, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki keluarga di Samporna dan Bangau Bangau. Kemudian mata uang yang mereka miliki adalah mata uang ringgit.

Retno Lestari Priansari Marsudi

"Namun kami sudah menemukan beberapa bukti-bukti kecil mengenai di mana mereka bertempat tinggal, keluarga mereka di mana, uang apa yang digunakan dan sebagainya," kata menteri luar negeri.

'Surat gadai'

Ratusan orang yang diduga nelayan asing ditangkap di Kabupaten Berau menyusul kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pekan lalu.
Mereka diketahui hidup berpindah, menghabiskan sebagian waktunya di atas laut dan diduga melakukan penangkapan di wilayah perairan Indonesia.
"Misalnya, dari verifikasi yang kita lakukan, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki keluarga di Samporna dan Bangau Bangau. Kemudian mata uang yang mereka miliki adalah mata uang ringgit," kata Retno Lestari Priansari Marsudi.
Samporna dan Bangau Bangau terletak di timur negara bagian Sabah, Malaysia.
"Kemudian ada surat gadai yang mereka miliki yang juga surat gadai dari Samporna."

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal ratusan nelayan tersebut tidak bisa berbahasa Melayu dan tidak memiliki kartu identitas Malaysia.
Disebutkan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga akan terus menjalin komunikasi dengan Indonesia untuk memverifikasi kewarganegaraan mereka.
Proses verifikasi masih terus dilakukan, menurut Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, sebelum pemerintah Indonesia menentukan bagaimana penangangan 544 nelayan itu, termasuk perempuan dan anak-anak.

Jokowi akan bertemu Obama di KTT APEC

• 8 November 2014

Ini akan menjadi lawatan internasional pertama Jokowi di forum internasional.

Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan akan bertemu untuk pertama kalinya dalam forum internasional APEC, kata Gedung Putih.

Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) akan resmi dibuka pada Senin (10/11) besok di Beijing, Cina.
Dalam pertemuan APEC, Obama juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Tony Abbot, kata Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice seperti dilansir AFP.
Jokowi bertolak ke Beijing dengan pesawat kepresidenan pada Sabtu (08/11) pukul 09.00 WIB dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakata, kata Istana Kepresidenan.
Sejumlah media melaporkan Jokowi akan membawa agenda pembangunan infrastruktur di Asia.

Ini merupakan lawatan internasional pertama Jokowi setelah dilantik. Setelah menghadiri APEC pada 8-12 November, presiden dijadwalkan hadir pada ASEAN Summit di Myanmar pada 12-14 November.
Adapun pada 15-16 November, Jokowi akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brisbane, Australia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry datang pada pelantikan Jokowi pada 20 Oktober lalu.
Dalam pertemuan diplomatiknya, Kerry meminta Jokowi dan para pimpinan negara Asia Tenggara untuk berperan aktif dalam memerangi ISIS atau kelompok yang mengklaim sebagai Negara Islam di Irak dan Suriah. ( brt/bbc)

AS kirim 1.500 tentara tambahan ke Irak

Tentara AS akan fokus pada pelatihan, bukan pertempuran langsung.

Amerika Serikat akan mengirim sekitar 1.500 tentara tambahan ke Irak untuk membantu melawan ISIS atau kelompok yang mengklaim sebagai Negara Islam, kata Gedung Putih.

Pentagon mengatakan para tentara tidak akan bertempur langsung tetapi hanya akan melatih pasukan Irak.
"Tentara AS tidak akan bertempur, tetapi mereka akan mendukung pasukan keamanan Irak selagi mereka bertarung," kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest kepada wartawan.
Presiden Barack Obama meyetujui pengiriman tersebut untuk menjawab permintaan dari pemerintah Irak, kata Pentagon.
Negara Islam mengontrol wilayah yang luas di Irak dan Suriah namun area mereka telah menjadi sasaran serangan udara dari koalisi AS sejak Agustus.
Sebanyak 1.500 tentara ini akan bergabung dengan ratusan penasehat militer yang terlebih dahulu berada di sana.

Pernyataan dari Pentagon mengatakan para tentara akan disebar ke beberapa wilayah untuk melatih sembilan pasukan Irak dan tiga brigade Peshmerga Kurdi.
Militer AS juga akan membangun dua "pusat pertimbangan dan bantuan operasi" di luar Baghdad dan Irbil, tambah pernyataan itu.
Dia mengatakan Presiden Obama juga akan meminta dana US$5,6 miliar kepada Kongres untuk mendukung operasi melawan NI di Irak dan Suriah.
Pengumuman ini datang beberapa jam setelah Obama bertemu dengan pimpinan Kongres di Washington untuk pertama kali setelah Partai Republik menang dan menguasi Senat pada pemilu sela pekan ini.( brt/bbc)

Joshua Wong, Remaja Kurus Otak "Revolusi Payung" Hongkong

Rabu, 1 Oktober 2014 | 20:07 WIB 

 

Getty/The Guardian Joshua Wong (17), salah satu otak penggerak aksi massa pro-demokrasi di Hongkong.

 
HONGKONG, KOMPAS.com - Usianya belum cukup tua untuk membeli minuman beralkohol atau mendapatkan surat izin mengemudi. Ditambah kaca mata tebal dan perawakan yang kurus siapa sangka Joshua Wong (17) merupakan salah satu "otak" aksi massa terbesar di Hongkong sejak 1997 yang hingga kini masih berlangsung.

Remaja kurus berkacamata ini sekarang menjadi ujung tombak aksi protes warga Hongkong yang menginginkan hak demokratis untuk memilih pemimpin baru mereka tanpa intervensi Beijing.

Pada Jumat (27/9/2014), Joshua termasuk satu dari puluhan orang yang ditahan polisi setelah pengunjuk rasa menerobos halaman depan kantor pusat pemerintahan Hongkong.

Pada Minggu malam polisi membebaskan Joshua tanpa dakwaan apapun. Setelah dibebaskan Joshua langsung turun kembali ke jalan dan kembali memimpin gerakan yang kini dikenal dengan nama "Revolusi Payung" itu.

Nama Joshua sudah dikenal sejak dia berusia 15 tahun. Saat itu dia juga memimpin gerakan pelajar "Scholarism" yang sukses mencegah sistem pendidikan nasional dimasukkan ke sekolah-sekolah Hongkong.

Sistem yang hendak diterapkan pemerintah China itu mengharuskan para pelajar menumbuhkan dan mengembangkan sebuah "keterikatan emosional dengan China".

Dengan menggunakan akses dunia maya Joshua membawa gerakan "Scholarism" menjadi lebih dikenal dunia. Di dunia maya Joshua dan Scholarism memiliki pengikut hingga beberapa ratus ribu orang dan ternyata kepopuleran Joshua di dunia maya itu sangat berguna saat perlawanan massa kembali muncul di Hongkong.

Dan di saat pemerintah memblokir akses internet Joshua terpaksa menggunakan FireChat, sebuah aplikasi pengiriman pesan berbasis Bluetooth yang bisa berfungsi bahkan saat jaringan telepon sangat sibuk, maka gerakan "Revolusi Payung" dengan cepat mendapat 100.000 pendukung tambahan dalam 24 jam dan melibatkan 800.000 percakapan sejak itu.

Cara polisi yang keras dalam merespon aksi unjuk rasa yang diawali para pelajar dan mahasiswa yang tak bersenjata itu justru menarik dukungan dari masyrakat berbagai usia di saat aksi protes ini memasuki tahap kritis.

Saat memprotes soal sistem pendidian, Joshua Wong menggerakkan para pelajar menduduki kantor-kantor pemerintahan selama 10 hari. Cara itu kembali diulanginya saat ini.

"Melawan sistem pendidikan nasional membutuhkan pendudukan oleh 100.000 orang. Maka saya kira hak pilih masyarakan sesungguhnya tidak akan diraih tanpa perlawanan warga," kata Joshua kepada harian South China Morning Post.

Pernyataan itulah yang membuat remaja kurus berkacamata itu kini dicap sebaga "ekstremis" oleh media massa China daratan. Sedangkan media massa Hongkong pro-Beijing menuding Joshua dimanipulasi pemerintah AS yang melihat potensinya dan akan menjadikan Joshua seorang "bintang politik".

Terkikisnya kebebasan pers ditambah nepotisme yang berujung hanya para politisi pro-Beijing yang bisa menduduki jabatan tinggi inilah yang menurut Joshua akan membuat Hongkong tak berbeda dengan kota-kota China lain yang berada di bawah kendali pemerintah pusat.

---

Terkait

• Enam Hal Unik dari "Revolusi Payung" Hongkong
• Joshua Wong, Remaja Kurus Otak "Revolusi Payung" Hongkong
• Jumlah Pengunjuk Rasa Pro-Demokrasi Hongkong Terus Bertambah
• Demonstran Hongkong Tolak Seruan Beijing untuk Akhiri Unjuk Rasa

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Revolusi Payung di Hong Kong

Editor	: Ervan Hardoko
Sumber	: The Sydney Morning Herald

Amerika Serikat turut mengenang kematian Munir

Terbaru  7 September 2014 - 13:46 WIB

John Kerry, "Kami bergabung dengan Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib"

Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan AS ikut mengenang 10 tahun kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

Hari ini 10 tahun yang lalu, Klik Munir dinyatakan meninggal dunia di atas pesawat Garuda Indonesia tujuan Amsterdam, Belanda. Otopsi menunjukkan adanya kandungan arsenik dalam jumlah besar di tubuhnya.
"Sepuluh tahun yang lalu, seseorang membunuh Munir karena mereka khawatir ia akan berhasil membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas dan lebih manusiawi," kata John Kerry dalam pernyataan tertulis yang diterima BBC Indonesia.

Kematian Munir juga diperingati di Australia

"Hari ini kami bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib dan kami menyerukan perlindungan untuk mereka yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia," demikian kata pernyataan itu.
Kerry juga mengatakan bahwa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. "Pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa resolusi kredibel terhadap kasus Munir akan menjadi ujian kunci bagi demokrasi Indonesia. Hal itu masih berlaku sampai sekarang. Kami mendukung semua upaya untuk membawa siapa pun yang memerintahkan Munir dibunuh ke meja hijau."

Meminta keadilan

Sementara itu, istri mendiang Munir dalam wawancara dengan BBC Indonesia beberapa waktu lalu mengatakan kasus ini belum selesai.
"Kalau hanya pelaku lapangannya saja sih, itu mah gampang saya pikir. Tapi dalangnya? Sampai sekarang masih bebas. Dan kita bisa lihat itu. Selama kasusnya tidak terselesaikan, yah kita (Suciwati dan aktivis pegiat hak asasi manusia) akan tetap minta, pemenuhan keadilannya," kata Suciwati.
Di Indonesia sendiri, berbagai kegiatan Klik memperingati kematian Munir juga marak diadakan dengan slogan "Munir ada dan berlipat ganda."
Sementara itu masyarakat Indonesia di Australia sejak awal bulan September mengadakan berbagai acara memperingati kematian Munir.
Sejumlah kegiatan seperti diskusi, pemutaran film, doa bersama serta aksi diselenggarakan di sejumlah kota besar seperti Canberra, Sydney, Brisbane, Melbourne serta kemungkinan di beberapa kota lainnya di Australia.
Munir Said Thalib meninggal dunia pada usia 39 tahun dalam perjalanan ke Amsterdam untuk menempuh pendidikan S2 bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht.(brt/bbc)

MK sidangkan gugatan pilpres hari ini

Terbaru  6 Agustus 2014 - 04:44 WIB

Prabowo dan Hatta melakukan orasi pada 25 Juli kemarin ketika kuasa hukum mereka mendaftarkan gugatan di MK.

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana gugatan Pemilu Presiden yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta hari ini, Rabu (06/08).

Sidang yang ditargetkan berlangsung selama dua pekan ini akan membahas dugaan kecurangan yang diklaim berlangsung "masif, sistematis, dan terstuktur".

Namun klaim itu menurut sejumlah pengamat sulit dibuktikan.
Kuasa hukum Prabowo-Hatta, Habiburrahman, yakin pihaknya bisa membalikkan kemenangan melalui gugatan ini.
"Kami meminta agar kita ditetapkan sebagai suara terbanyak, otomatis (sebagai) pemenang ya," kata Habiburrahman kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.
"Kalaupun majelis hakim berpendapat lain kita akan meminta pemungutan suara ulang secara nasional."
Opsi lain, tambah Habiburrahman, mereka bisa juga meminta pemungutan suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) saja yang dianggap bermasalah.

Angka 'besar'

Dalam hal ini yang Klik dipersoalkan adalah 52.000 TPS karena "formulir C1 diduga invalid". Selain itu, ada juga 5.800 TPS di Jakarta, 14 kabupaten kota di Papua, dan enam kabupaten di Jawa Timur yang secara total berjumlah 25 juta suara.

Sejumlah pendukung Prabowo-Hatta melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Namun menurut sejumlah pengamat menilai klaim tersebut sulit dibuktikan.

"Di tengah proses yang sangat terbuka, sangat transparan, dan memberi akses kepada publik untuk ikut terlibat, saya kira memanipulasi 25 juta suara bukanlah hal yang mudah."

Titi Anggraini

"Itu angka yang sangat besar," kata Direktur Eksekutif lembaga pemantau pemilu, Perludem, Titi Anggraini.
"Di tengah proses yang sangat terbuka, sangat transparan, dan memberi akses kepada publik untuk ikut terlibat, saya kira memanipulasi 25 juta suara bukan hal yang mudah."
"Apalagi ketika hanya ada dua pasangan calon. Tantangan berikutnya adalah mereka harus menjelaskan kecurangan yang bisa membuat suara bisa begitu besar termanipulasi."
Pengamat hukum tata negara, Saidi Isra, sebelumnya Klik mengatakan dirinya "meragukan" bukti-bukti yang akan diajukan kubu Prabowo.
Komisi Pemilihan Umum telah menunjuk pengacara Adnan Buyung Nasution untuk menghadapi sidang Rabu 6 Agustus.
Sementara kepolisian akan memperketat keamanan menyusul adanya rencana pengumpulan massa di depan Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah hakim juga mendapatkan pengawalan selama masa persidangan berlangsung.
Sidang putusan terhadap gugatan ini diharapkan bisa dilakukan pada 22 Agustus mendatang.(brt/bbc)

Australia klarifikasi tuduhan korupsi SBY

Terbaru  31 Juli 2014 - 17:53 WIB

Presiden SBY menilai informasi yang dirilis Wikileaks telah merugikan namanya.

Pemerintah Australia menyatakan, sengaja memerintahkan pencegahan penyebarluasan informasi untuk melindungi tokoh politik senior di kawasan Asia Tenggara dari risiko sindiran yang tak berdasar.

Beberapa jam setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers mengenai laporan Wikileaks, Kamis (31/07) siang, BBC Indonesia menerima surat elektronik dari Kedutaan Besar Australia.

Isi surat itu adalah klarifikasi mengenai perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Australia mengenai dugaan suap bernilai jutaan dollar Australia.
Kasus ini diduga yang melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara itu dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.
'Pemerintah Australia memperoleh perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan, apakah hal tersebut memang faktanya begitu atau tidak. Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar', bunyi petikan surat tersebut.
Lebih jauh, pemerintah Australia menyatakan penyebutan nama-nama tokoh dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka.
'Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency. Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian'.

'Fitnah'

Sebelumnya, Wikileaks membocorkan surat bertanggal 12 Juni 2014 mengenai perintah Mahkamah Agung Australia untuk mencegah penyebarluasan informasi kasus dugaan korupsi pencetakan uang.
Perintah itu disertai larangan mengaitkan sejumlah figur politikus ternama di kawasan Asia Tenggara dengan dugaan korupsi tersebut. Di antara nama-nama politikus itu terdapat Najib Razak, Mahathir Muhammad, SBY, Megawati Sukarnoputri, dan Laksamana Sukardi.
Klik Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (31/07), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan informasi yang dirilis Wikileaks yang kemudian dimuat sebuah situs berita Indonesia telah merugikan namanya.
"Berita tersebut dapat menimbulkan spekulasi, kecurigaan, dan bahkan fitnah," kata Yudhoyono.(brt/bbc)

Prabowo akan gugat hasil pilpres

Terbaru  21 Juli 2014 - 11:31 WIB

Sehari menjelang pengumuman hasil penghitungan suara pemilihan umum presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU, kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan tidak akan menerima hasil KPU.

Pernyataan mengenai rencana gugatan itu disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam acara Klik buka puasa bersama di Istana Negara, Minggu (20/07).

"Saya kira itu hak konsititusi untuk ke MK [Mahkamah Konstitusi], siapa pun yang dinyatakan tidak berhasil pasti pergi ke MK, saya kira dua-duanya kalau Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK dinyatakan menang pasti pergi ke MK berapa pun selisihnya," kata Aburizal kepada wartawan.
Kubu Prabowo juga mengatakan gugatan itu didasarkan pada temuan kecurangan selama pemilu.
"Kami telah mengumpulkan bukti kecurangan pemilu... dan kami tidak akan menerima [hasil penghitungan suara]," kata wakil Sekjen Partai Gerindra, Fadli Zon seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Kedua calon presiden dipertemukan oleh Presiden Yudhoyono

Rencana gugatan kubu Prabowo ke Mahkamah Konstitusi akan menjadi ujian bagi MK.
"Itu adalah tantangan bagi MK yang citranya sudah ternoda," kata analis politik Mohammad Qodari kepada kantor berita Associated Press.
Noda yang dimaksud adalah kasus suap dalam sengketa pemilihan kepala daerah yang menyeret mantan Hakim Ketua MK, Akil Mochtar.
Sampai Senin (21/07) pagi WIB, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suaradi 22 provinsi. Hasil sementara menunjukkan pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul.(brt/bbc)

Mengawal suara, menanti presiden baru

Alice Budisatrijo

BBC News, Jakarta

Terbaru  19 Juli 2014 - 11:38 WIB

Pemilihan umum presiden berlangsung damai pada 9 Juli lalu.

Saat para pemilih mencoblos di bilik suara pada tanggal 9 Juli lalu, kebanyakan dari mereka pasti menyadari bahwa ini adalah pemilu yang berbeda dari sebelumnya.

Selama 16 tahun sejak reformasi, wajah-wajah di surat suara selalu didominasi para elit militer dan politik, tetapi kali ini berbeda.

Pemilu kali ini mempertemukan kandidat Joko Widodo—politisi yang jauh di luar lingkaran elit tersebut sehingga partai politik yang mendukungnya hampir tidak berperan dalam kegiatan kampanyenya.
Sebaliknya lawannya, mantan jendral Prabowo Subianto, pernah menjadi Pangkostrad dan Danjen Kopassus.

Ini kedua kalinya Prabowo masuk di surat suara dalam pemilu presiden dan kampanyenya didukung dana besar serta koalisi partai-partai politik yang menguasai 60% kursi di DPR.
Sejak masa kampanye dimulai, perbedaan yang sangat besar antara kedua kandidat kerap menjadi perbincangan yang sengit di antara anggota keluarga yang berbeda pilihan, membangkitkan minat publik ke politik, dan memecah rakyat ke pendukung dua kubu.
Tetapi tidak banyak yang meramalkan bahwa pada hari pemilu kedua kandidat akhirnya Klik menyatakan kemenangan.

Dikawal relawan

Sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas berat untuk menghitung hasil dari hampir setengah juta TPS di sekitar 8.000 pulau yang dipantau seluruh rakyat Indonesia.
Prosesnya dimulai di setiap TPS. Segera sesudah TPS ditutup, petugas TPS menghitung surat suara di depan semua warga yang mau melihat.

Setidaknya 700 relawan membantu perhitungan suara di kawalpemilu.org.

Di sebuah kawasan kelas menengah di Jakarta Selatan, saksi mata yang jeli langsung melihat kekeliruan.
Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah karena dilubangi terlalu besar, padahal lubang yang memang terlihat seperti sobekan tersebut berada dalam satu kotak kandidat sesuai peraturan yang berlaku.
Untuk menjaga transparansi, KPU mengunggah formulir C1 yang menunjukkan hasil penghitungan dari semua TPS.

Tetapi setelah itu lebih sulit untuk memonitor jalannya penghitungan suara. Total suara dari beberapa TPS dijumlahkan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sebelum jumlah suara nasional bisa diputuskan.
Tidak mau berserah pada proses yang ada, sebuah proyek ‘crowd-sourcing’ bernama kawalpemilu.org menggunakan sekitar 700 relawan untuk menjumlah angka-angka yang ada di formulir C1 di situs KPU, dan mengunggah hasilnya untuk bisa dipantau masyarakat.
Sejauh ini, situs tersebut sudah menghitung data dari 92% TPS, dan menurut data tersebut Jokowi unggul 53% dibanding Prabowo 47%.
Tetapi data KPU juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang kemampuan TPS melakukan penghitungan maupun legitimasinya.

Kejanggalan

Beberapa formulir menunjukkan bahwa jumlah suara untuk kedua kandidat ditambah jumlah suara tidak sah tidak cocok, entah karena kesengajaan atau ketidakmahiran berhitung.
Di satu formulir bahkan terlihat tanda X untuk tempat yang kosong diubah menjadi angka delapan, memberikan pasangan Prabowo-Hatta 800 suara tambahan. Tim kampanye Prabowo-Hatta mengatakan itu hanya “kelalaian.”

Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK dalam debat televisi.

Lebih lagi, formulir-formulir C1 untuk kelurahan Ketapang Barat di Jawa Timur yang mewakili lebih dari 7.000 suara menunjukkan adanya 100% partisipasi dari daftar pemilih tetap dan semua suara memilih Prabowo.

Kejadian serupa terjadi di Papua dan Papua Barat, dimana banyak TPS juga melaporkan 100% partisipasi dan semua suara memilih Jokowi.
Proses yang rumit untuk menjamin legitimasi penghitungan suara di berbagai tingkat pemerintahan tersebut mendorong diizinkannya publikasi hasil hitung cepat.
Penghitungan hasil cepat adalah berdasarkan jumlah suara dari TPS tertentu yang sudah dipilih sebagai sampel yang mewakili kecenderungan pemilih. Artinya penyelenggara hitung cepat yang kredibel tidak akan memilih sampel hanya dari daerah pemilih kandidat tertentu.

Polemik hitung cepat

Dari pemilu-pemilu sebelumnya bisa dilihat bahwa beberapa organisasi bisa memprediksi hasil yang hampir sama persis dengan hasil resmi KPU. Dengan demikian hitung cepat sudah bertahun-tahun dianggap sebagai alat yang penting untuk mengawal secara independen proses penghitungan suara KPU.
Burhanuddin Muhtadi adalah direktur eksekutif salah satu penyelenggara hitung cepat Indikator Politik Indonesia. Hitung cepat dari Indikator, seperti sebagian besar kelompok survei lainnya, meramalkan Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2014.
Tetapi empat organisasi survei lainnya menunjukkan hasil yang berlawanan.

Prabowo ketika menggunakan hak suara di Hambalang, 9 Juli lalu.

Joko Widodo dan istri ketika mencoblos di TPS Menteng, Jakarta.

Saat Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mengaudit para anggotanya berkaitan dengan hasil hitung cepat yang berbeda, badan survei yang meramalkan kemenangan Prabowo Klik tidak mau berpartisipasi.

"Kalau saya korbankan obyektivitas saya untuk memenangkan pilihan pribadi sama saja bunuh diri."

Burhanuddin Muhtadi

Tim Prabowo berdalih bahwa Muhtadi dan organisasi quick count yang memenangkan Jokowi, dan bahkan beberapa anggota dewan etik Persepi, adalah terang-terangan pendukung Jokowi.
“Saya tidak melihat adanya konflik kepentingan,” kata Burhanuddin menjawab tuduhan bahwa dirinya tidak netral.
“Kalau quick count saya menunjukkan bahwa Prabowo unggul, tentu akan saya tunjukkan. Kalau saya korbankan obyektivitas saya untuk memenangkan pilihan pribadi sama saja bunuh diri. Orang mempercayai saya untuk data yang kredibel.”

Lembaga survei yang meramalkan kemenangan Prabowo tidak dapat dihubungi untuk memberi komentar, tetapi satu dari antaranya, Puskaptis, memberi pernyataan yang mengajak semua penyelenggara hitung cepat untuk menandatangani pernyataan bahwa yang salah dalam penghitungan cepat 9 Juli siap dan harus dibubarkan.
Ketika rakyat Indonesia akhirnya mengetahui hasil resmi dari KPU pada 22 Juli kelak, kredibilitas banyak pihak bisa saja hilang atau diuji, demikian pula kekuatan demokrasi Indonesia. (brt/bbc)

Prabowo yakin dapatkan mandat rakyat Indonesia

Terbaru  11 Juli 2014 - 21:31 WIB

Prabowo mengatakan setiap kali popularitasnya naik tuduhan pelanggaran HAM muncul.

Calon presiden Prabowo Subianto dalam wawancara ekslusif dengan BBC mengatakan yakin menang di pemilihan presiden dan mendapat mandat dari rakyat Indonesia.

Saat menjawab pertanyaan bahwa berbagai hasil hitung cepat menunjukkan Joko Widodo lebih unggul, calon urut nomor satu ini mengatakan, "Semua survei menunjukkan saya unggul dan saya yakin akan mendapat mandat dari rakyat Indonesia."

Namun saat ditanya Babita Sharma dari BBC World TV, apa yang akan dilakukan bila tidak menang, Prabowo menjawab, "Saya punya hidup yang tenang dan menyenangkan, hidup yang damai."
"Saya akan kembali ke kehidupan saya. Saya bersyukur atas hidup saya. Saya melakukan semua ini hanya untuk bangsa saya."
Pada hari pemilihan presiden Rabu lalu (09/07), baik Klik Prabowo dan Jokowi sama-sama mengklaim menang.
Namun hasil resmi baru akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Juli mendatang.
BBC juga tengah mengupayakan wawancara dengan Joko Widodo.

Bukan orang yang rendah hati

Terkait dengan hasil pemilihan presiden, Prabowo mengatakan, "Jika KPU sudah memutuskan kehendak rakyat, saya akan menghormati, tapi tidak pernah sekali pun mereka (kubu Jokowi) mengatakan hal itu."
"Yang ada justru pengumuman kalau Prabowo menang berarti dia curang," tambah Prabowo yang diwawancara secara langsung dari London melalui kantor BBC di Jakarta.

Prabowo mengatakan ia sering ditanya terkait tuduhan pelanggaran HAM.

"Saya yakin saya akan menang tapi kalau rakyat Indonesia tidak membutuhkan saya, saya baik-baik saja."
Ia juga mengatakan selalu minta para pendukungnya "untuk tetap tenang, saingan kita adalah saudara kita, mereka bukan musuh. Tetapi tidak sekali pun saingan saya mengatakan hal yang sama."
Saat ditanya tentang gaya berpolitik yang berbeda dengan Jokowi, Prabowo mengatakan "persepsi tentang Joko Widodo diciptakan oleh tim PR (Humas) dan bahwa Jokowi adalah alat oligarki."
"Ia bukan orang yang merakyat, ia mengklaim sebagai orang yang rendah hati tapi saya rasa itu cuma akting."

Berjuang demi Indonesia bersih

Dalam wawancara program Impact dengan BBC World TV, Prabowo juga ditanya soal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya terkait kerusuhan pada 1998 saat Suharto lengser.
Mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus ini mengatakan ia sudah sering menjawab pertanyaan terkait tuduhan itu.
Prabowo juga mengatakan tuduhan tersebut adalah kampanye untuk menjatuhkannya.
"Saya sudah menjawab berkali-kali, saya bebas, saya tidak pernah didakwa atas apa pun, ini adalah kampanye politik untuk menghancurkan saya, mereka tidak suka dengan apa yang saya perjuangkan.
"Saya berjuang demi Indonesia bersih, keadilan bagi rakyat saya," tambahnya.

Setelah Prabowo, KPK periksa harta Jokowi

Terbaru  26 Juni 2014 - 11:56 WIB

Dua pasang kandidat dalam UU diwajibkan untuk melaporkan harta ke KPK.

Giliran Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjalani pemeriksaan harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (26/06), setelah kemarin Prabowo dan Hatta menjalani pemeriksaan yang sama.

KPK mengatakan verifikasi dan klarifikasi dilakukan atas daftar kekayaan dua pasang kandidat yang sudah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebelumnya.

Lembaga antikorupsi ini melakukan pemeriksaan seluruhnya, mulai dari aset fisik berupa rumah, mobil, hewan peliharaan,deposito, tabungan, hingga aset bisnis mereka.
"Sebelum klarifikasi hari ini, KPK sudah melakukan cek fisik. Jika dilaporkan berupa rumah atau aset, kita cek ke lapangan," kata juru bicara KPK Johan Budi kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.
"Kedua, kami membuka ruang pelaporan kepada publik. Sejak sepekan yang lalu, apa bila ada masyarakat mengetahui soal harta dua pasang calon, mereka bisa melaporkannya melalui situs atau datang langsung ke KPK."
Pada pemeriksaan Kamis (26/06), Joko Widodo memenuhi panggilan sekitar pukul 09.00 WIB dan Jusuf Kalla dijadwalkan akan datang pada pukul 14.00 WIB.

Sejumlah kertas suara yang mulai dicetak mengalami kecacatan di Medan.

Sehari sebelumnya, Rabu (25/06), pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menjalani pemeriksaan bersamaan selama kurang lebih empat jam.
Hasil pemeriksaan KPK akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum akhir pekan ini untuk ditindaklanjuti.
KPU sendiri akan mengumumkan laporan harta kekayaan secara transparan pada publik pada 1 Juli mendatang.
Johan Budi mengatakan pelaporan harta menjadi tahapan pemilu presiden yang penting karena jika ditemukan penyelewengan atau ketidakcocokan, KPU bisa menerapkan sanksi dan bisa mengancam pencalonan pasangan capres dan cawapres. (brf/bbc)

Prabowo angkat ekonomi desa, Jokowi angkat tol laut

Terbaru  15 Juni 2014 - 23:44 WIB

Prabowo dan Jokowi ketika mendapatkan nomor urut di KPU

Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto memaparkan visi ekonomi mereka dalam debat capres yang diselenggarakan KPU pada Minggu (15/06) malam.

Calon Presiden Joko Widodo mendapatkan kesempatan pertama menyatakan pembangunan ekonomi yang akan dilakukan akan memfokuskan pada peningkatan daya saing ekonomi menegah dan kecil.

Pembangunan koperasi, UMKM, pasar tradisional, pertanian dan ekonomi maritim dan industrinya, pembangunan yang dimulai dari daerah dan desa dan infrastruktur, ini yang kami maksud yang akan membuat rakyat sejahtera, kata Jokowi.
Sementara capres Prabowo Subianto menyebutkan akan membangun ekonomi kerakyatan dengan fokus pada pembangunan pedesaan.
"Kita ingin alirkan dana dari ibukota turun ke desa, saya telah menandatangi deklarasi jika saya mendapatkan mandat dari desa, saya akan alokasikan satu milliar rupiah minimal satu tahun untuk satu desa di Indonesia," jelas Prabowo.
Dalam sesi pertanyaan Jokowi mempertanyakan persamaan program tersebut dengan UU Desa, dan Prabowo menyatakan telah memiliki program tersebut sebelum UU Desa di sahkan.
Dalam debat capres tersebut, Jokowi memaparkan pentingnya pembangunan tol laut yang akan mengurangi kesenjangan ekonomi di bagian barat dan timur Indonesia.
"Kalau tol laut ini kita bangun deep sea port kita bangun di Sumatera, Jawa, kita bangun di Kalimantan Sulawesi, Papua, ini akan memberikan rasa keadilan karena nantinya harga semen di Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu akan sama karena kita negara maritim dan laut tidak diberikan perhatian," jelas Jokowi.

Visi capres mirip

Dalam debat capres Prabowo juga menyatakan akan memanfaatkan hutan yang rusak, untuk membuka lahan baru dan juga lapangan kerja.
"Sebagian dari hutan yang rusak itu kita ubah jadi hutan produksi jadi sawah baru targetnya adalah dua juta hektar sawah baru, ditambah dua juta hektar untuk bioethanol, kita bisa bayangkan empat juta hektar akan ada 24 juta orang bekerja per tahun, itu jawaban kami terhadap masalah kemiskinan," jelas Prabowo.
Pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan menyebutkan kedua capres, disebutkan sama-sama mengusung ekonomi kerakyatan, hanya saja yang membedakan adalah bagaimana pelaksanaannya.
Kalau dari visi misi itu lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya, saya kira yang akan terpilih itu persoalan ekonomi kita itu kita masih membutuhkan investasi luar negeri, nanti yang membedakannya mungkin adalah di pendekatannya dan juga prioritasnya.
Fadhil mengatakan tantangan bagi presiden terpilih nanti adalah masalah infrastuktur, ketahanan pangan dan energi, dan subsidi.
Untuk membangun ekonomi, Fadhil mengatakan presiden terpilih nanti harus berani mengalihkan subsidi energi kepada kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Misalnya dengan diversifikasi energi dengan memanfaatkan energi diluar fosil dan juga membantu menjaga daya beli masyarakat miskin.

Mantan PM Thailand ditahan militer

Terbaru  23 Mei 2014 - 20:32 WIB

Sejauh ini belum ada keterangan kapan militer menyerahkan kekuasaan ke pihak sipil.

Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra telah ditahan oleh militer dan saat ini berada di kamp tentara di dekat ibukota Bangkok.

Penahanan Yingluck dilakukan setelah mantan perdana menteri ini dan diminta melapor ke pemerintah militer atau menghadapi penahanan.

Sejumlah kecil warga melakukan demonstrasi menentang kudeta itu di Bangkok, walaupun ada larangan berkumpul.
Para politikus serta Yingluck sempat ditahan beberapa jam setelah melapor dan kemudian dibawa ke kamp tentara di luar Bangkok.
Enam pejabat tinggi militer telah diangkat untuk menjalankan roda pemerintahan, sementara komandan tentara di daerah akan mengawasi pemerintahan setempat.
Tidak seperti kudeta sebelumnya, pihak militer belum menjanjikan apapun untuk mengembalikan kekuasaan Thailand ke pihak sipil, kata wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head.
Tentara yang ditempatkan di jalan-jalan di ibukota telah ditarik.
Kehidupan telah kembali normal walaupun jam malam nasional masih ditetapkan, kata Head.
Walaupun ada sebagian kecil orang yang memprotes kudeta - yang berujung pada penahanan sejumlah orang- sejauh ini belum ada penentangan besar terkait kudeta ke-12 dalam sejarah modern Thailand.

Personil Angkatan Laut AS mengaku terima suap

Terbaru  21 Mei 2014 - 09:00 WIB

Kopral Angkatan Laut AS mengaku menerima uang dan hadiah

Seorang personil Angkatan Laut AS mengaku bersalah karena menerima uang dan hadiah, termasuk liburan ke Indonesia, dari sebuah perusahaan kontraktor keamanan Singapura, untuk ditukar dengan informasi rahasia AL.

Daniel Layug menyampaikan pernyataan bersalahnya atas dakwaan konspirasi untuk melakukan penyuapan pada hari Selasa di San Diego.

Kopral berusia 27 tahun itu mengaku memberikan jadwal lalu lintas kapal yang bersifat rahasia dan informasi internal Angkatan Laut lain kepada kontraktor tersebut dengan imbalan berupa uang US$1.000 (Rp11,5 juta) setiap bulan, dan berbagai hadiah termasuk benda-benda elektronik serta liburan mewah di Malaysia, Singapura dan Indonesia.
Layug ditempatkan sebagai spesialis logistik di fasilitas Angkatan Laut di Yokosuka, Jepang.
Ia terancam hukuman penjara serta denda minimal US$250.000 atau dua kali lipat dari jumlah suap yang diterimanya.
Investigasi difokuskan pada Leonard Glenn Francis dan perusahaannya, GDMA.
Francis sudah ditangkap pada bulan September dan ia menyatakan tidak bersalah dalam kasus itu.
Skandal itu diperkirakan merugikan Angkatan Laut AS US$20 juta dalam bentuk biaya-biaya tambahan dan tagihan-tagihan palsu yang diminta oleh GDMA untuk jasa pelayanan pelabuhan.

Presiden Ukraina perintahkan operasi antiterorisme

Terbaru  23 April 2014 - 04:25 WIB

Tiga orang tewas dalam serangan terhadap pos pemeriksaan Rusia di Sloviansk.

Presiden sementara Ukraina, Oleksandr Turchynov, memerintahkan operasi antiterorisme di Ukraina timur setelah terjadi serangkaian serangan kekerasan di sana.

Turchynov mengatakan patriot-patriot Ukraina disiksa dan dibunuh di kawasan Donetsk atas dukungan penuh Rusia.

Menurutnya, dua jenazah yang mengalami penyiksaan brutal, termasuk seorang politikus dari partainya, ditemukan di kota Slaviansk. Kota itu sekarang berada di bawah kendali militan pro-Rusia.
Oleh karena itu, ia memandang perlu bagi pasukan keamanan untuk melanjutkan operasi yang disebut sebagai langkah-langkah antiterorisme di Ukraina timur.
Teroris "mulai menyiksa dan membunuh patriot-patriot Ukraina. Mereka dengan lancang menolak seruan tidak hanya dari negara kami tetapi juga masyarakat dunia ketika mereka secara demonstratif menghina keputusan yang diambil di Jenewa," kata presiden Selasa 22 April.
Sebelumnya, aktivis pro-Rusia merebut markas kepolisian di kota Kramatorsk dan menculik kepala kepolisian setempat.
Pemerintahan interim Ukraina -yang berkuasa setelah Presiden Viktor Yanukovych melarikan diri ke Rusia Februari lalu- mengatakan Rusia berada di belakang kekacauan di Ukraina timur. Bulan lalu, Klik Rusia mencaplok Krimea.
Sebelumnya Amerika Serikat mengatakan akan mengerahkan 600 pasukan ke Polandia dan tiga negara Baltik yang berbatasan dengan Rusia sebagai bentuk komitmennya atas kewajiban keamanan di Eropa.

Singapura terima permintaan maaf Moeldoko

Terbaru  17 April 2014 - 10:17 WIB

Usman dan Harun mendapat gelar pahlawan nasional

Singapura hari Rabu (16/04) menyambut baik permintaan maaf Panglima Tentara Nasional Indonesia Moeldoko atas penamaan kapal perang Indonesia yang menggunakan nama dua marinir yang ditugaskan meledakkan bom di Singapura tahun 1965.

Klik Singapura mengungkapkan kemarahannya Februari lalu ketika kapal Indonesia yang baru diperbaharui dinamakan "KRI Usman Harun".

Selain itu, Singapura mengajukan keluhan diplomatik dengan Jakarta dan melarang kapal tersebut berada di pelabuhan dan pangkalan angkatan laut Singapura.
Ketegangan meningkat Maret lalu setelah dua orang Indonesia berpakaian sebagai Usman dan Harun dalam sebuah pameran pertahanan di Jakarta.
"Sekali lagi saya minta maaf. Kami tidak punya niat buruk apapun untuk membangkitkan emosi negatif. Tidak sama sekali," kata Moeldoko hari Selasa dalam sebuah wawancara dengan televisi Channel NewsAsia (15/04).
Namun Moeldoko menegaskan kapal tersebut Klik tidak akan diganti namanya.
Moeldoko juga menambahkan Indonesia tidak berpikir 'Usman Harun' akhirnya akan berubah menjadi polemik.

PM Singapura Lee Kuan Yew menaburkan bunga di makam Usman dan Harun

Perbaiki hubungan bilateral

"Ini adalah tanggung jawab saya sebagai panglima angkatan bersenjata Indonesia untuk menawarkan klarifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan situasi tidak memburuk," ujar Moeldoko.
Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen menyambut baik permintaan maaf tersebut dan mengatakan itu adalah "sikap konstruktif untuk meningkatkan hubungan pertahanan bilateral".
Ini akan "memperkuat rasa saling pengertian dan persahabatan yang telah dibangun selama beberapa dekade," ungkapnya dalam sebuah pernyataan.
Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Kata dieksekusi di Singapura karena peran mereka Maret 1965 dalam sebuah ledakan di kompleks perkantoran di pusat kota Singapura yang menewaskan tiga orang dan melukai 33.
Serangan mereka adalah bagian dari upaya Presiden Indonesia Soekarno untuk menggelar sebuah konfrontasi bersenjata terhadap federasi yang baru terbentuk saat itu yakni Malaysia dimana Singapura juga bergabung.
Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Usman dan Harun. Keduanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Indonesia adalah mitra dagang terbesar ketiga Singapura dengan total perdagangan antar tetangga Asia Tenggara mencapai AS$62.6 biliun atau sekitar Rp71.4 biliun pada tahun 2012.

Menimbang kekuatan partai-partai Islam

Terbaru  11 April 2014 - 17:13 WIB

Partai-partai Islam tidak memiliki sosok calon presiden yang kuat

Berdasarkan hasil penghitungan cepat beberapa lembaga survei, tiga partai Islam memperoleh suara antara lima hingga tujuh persen. Konsekuensinya, mereka harus menggalang koalisi jika ingin melaju ke pemilihan presiden pada Juli mendatang.

Salah satu di antaranya ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengklaim berhasil merangkul kaum Nahdliyin, seperti disampaikan ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Anna Muawanan.

Meski masih malu-malu mengungkap partai mana saja yang sudah didekati atau mendekati PKB, Anna mengakui upaya lobi politik sudah dilakukan jauh sebelum hasil penghitungan cepat diketahui.
"Sudah ngobrol. Tapi kalau ada koalisi, tidak harus bicara partai Islam atau partai nonIslam sehingga membuka semua kemungkinan. Komunikasi bukan cuma setelah Pileg [Pemilu Legislatif] tapi juga sudah lama, sudah lintas partai," kata Anna kepada Pinta Karana dari BBC.
"Mendekati siapa? PKB sudah komunikasi dengan 12 partai loh dan kami bersyukur atas kepercayaan masyarakat kepada PKB," kata Anna.
Lantas, mungkinkah partai-partai berbasis Islam menjalin koalisi?
Jayadi Hanan dari Saiful Mujani Research and Consulting mengatakan kemungkinannya sangat tipis.
"Persoalannya adalah mereka tidak memiliki tokoh yang sampai hari ini elektabilitasnya cukup kompetitif untuk menyaingi calon-calon presiden yang sudah beredar, seperti Joko Widodo dan Prabowo. Dari kelima partai Islam ini tidak ada calon yang kompetitif, termasuk calon seperti Jusuf Kalla yang cukup banyak disebut atau Mahfud MD," kata Jayadi.

PKS tak mau 'berandai-andai'

Perolehan tujuh persen suara berdasarkan penghitungan cepat yang diraih Partai Keadilan Sejahtera juga terbilang mengejutkan karena berbeda jauh dengan proyeksi.
"Banyak orang melihat electoral strength partai Islam menurun. Padahal mereka jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Untuk potensi koalisi, sebelum hasil quick count mereka terpikir bikin poros tengah. Tapi setelah melihat persentase yang cukup besar ini, partai-partai Islam akan membuat poros tengah yang lebih sulit lagi," kata Tobias Basuki dari CSIS.
Namun, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan PKS tidak mau berandai-andai sampai hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum diumumkan.
"Konsentrasi kita mengamankan suara-suara yang diberikan kepada PKS melalui mekanisme internal. Jika nanti suara dikurangi, kami akan menggugat. Itu concern kami saat ini. Jika ada pertemuan-pertemuan politik ya itu tradisi dan itu terjadi sebelum Pileg dan bukan hal yang istimewa," kata Hidayat.
"Saat ini tidak ada yang konkrit," tegasnya.