TEMPO.CO, Jakarta
- Menteri Luar Negeri Indonesia Marty M. Natalegawa menyampaikan 9 hal
pokok yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada
2012. Evaluasi tahunan itu disampaikan di Kementerian pada Jumat 4
Januari 2013. Menurut Marty, secara umum diplomasi Indonesia menciptakan
dan memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di tingkat kawasan
ataupun global.
Pertama, kata Marty, pihaknya mempertajam prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat. "Selain meningkatkan perdagangan, investasi, dan pariwisata, kami juga bekerja sama meningkatkan ketahanan pangan, energi, pertahanan, kesehatan, dan lingkungan hidup," kata Marty.
Perhatian Kementerian Luar Negeri kedua adalah tentang diplomasi ekonomi yang diarahkan pada konsolidasi pasar tradisional dan perluasan pasar non-tradisional. Menurut Marty, hingga pertengahan 2012 pasar ekspor non-tradisional Indonesia di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur naik masing-masing sebesar 46, 43, dan 87 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Pada 2013, diplomasi ekonomi dilanjutkan untuk mencari peluang dan penetrasi pasar non-tradisional dan mempertajam peluang pasar tradisional, khususnya dengan mitra strategis," ujarnya.
Ketiga, pihaknya mengaku telah mengintensifkan perundingan perbatasan dengan negara tetangga. Selama 2012, telah dilaksanakan tak kurang dari 32 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara, yang meliputi 15 kali dilakukan perundingan batas maritim dan 17 kali perundingan batas darat.
Keempat, Kemenlu meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan memprioritaskan aspek pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan. "Sepanjang 2012, upaya pencegahan membuahkan hasil melalui penurunan pelapran kasus yang dihadapi WNI sebanyak hampir 50 persen Dari 38.880 kasus pada 2011 menjadi 19.218 kasus pada 2012," kata pria berkacamata itu. Sebanyak 110 WNI dibebaskan dari ancaman hukuman mati, yang 33 orang di antaranya dibebaskan murni dan kembali ke Tanah Air.
Kelima, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan. Menurut Marty, Indonesia sudah mengikuti dan berkontribusi dalam diplomasi masalah di wilayah regional. "Pada 2013, diplomasi akan berupaya meningkatkan momentum pelaksanaan secara menyeluruh Declaration of Conduct (DOC) Laut Cina Selatan," kata Marty. Indonesia juga akan secara konsisten mengingatkan pentingnya seluruh negara mengikatkan diri pada Bali Principles yang disepakati dalam KTT Asia Timur di Bali, 2011.
Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri telah melakukan konsolidasi demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan global. Konsolidasi tersebut dilakukan baik dalam kerangka ASEAN maupun Bali Democracy Forum.
Ketujuh, pihaknya memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Ke depan, kata Marty, sebagai ketua APEC 2013, Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi bagi pembentukan tatanan ekonomi masa depan. Demikian pula di Asia Tenggara, yaitu dengan mendorong penyelesaian score card pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN.
Kemudian, Indonesia telah berkontribusi untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan keadilan pada tataran global. "Indonesia, bersama masyarakat internasional, akan berupaya meraih kemajuan lebih jauh atas capaian diplomasi 2012, khususnya terkait dengan diterimanya Palestina sebagai negara peninjau di PBB," kata Marty.
Dan langkah terakhir, Kementerian Luar Negeri telah ikut mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan. Marty mengatakan Indonesia memikul tanggung jawab khusus terkait dengan isu agenda pembangunan global. "Bapak Presiden bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris telah dipilih menjadi pemimpin bersama High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda yang akan memberikan masukan kepada Sekjen PBB mengenai agenda pembangunan global setelah 2015," katanya.
Sebagai penutup, Marty menyampaikan apresiasi atas kontribusi kemitraan seluruh elemen bangsa, terutama Komisi I DPR RI atas pelaksanaan diplomasi sepanjang 2012.
Pertama, kata Marty, pihaknya mempertajam prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat. "Selain meningkatkan perdagangan, investasi, dan pariwisata, kami juga bekerja sama meningkatkan ketahanan pangan, energi, pertahanan, kesehatan, dan lingkungan hidup," kata Marty.
Perhatian Kementerian Luar Negeri kedua adalah tentang diplomasi ekonomi yang diarahkan pada konsolidasi pasar tradisional dan perluasan pasar non-tradisional. Menurut Marty, hingga pertengahan 2012 pasar ekspor non-tradisional Indonesia di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur naik masing-masing sebesar 46, 43, dan 87 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Pada 2013, diplomasi ekonomi dilanjutkan untuk mencari peluang dan penetrasi pasar non-tradisional dan mempertajam peluang pasar tradisional, khususnya dengan mitra strategis," ujarnya.
Ketiga, pihaknya mengaku telah mengintensifkan perundingan perbatasan dengan negara tetangga. Selama 2012, telah dilaksanakan tak kurang dari 32 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara, yang meliputi 15 kali dilakukan perundingan batas maritim dan 17 kali perundingan batas darat.
Keempat, Kemenlu meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan memprioritaskan aspek pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan. "Sepanjang 2012, upaya pencegahan membuahkan hasil melalui penurunan pelapran kasus yang dihadapi WNI sebanyak hampir 50 persen Dari 38.880 kasus pada 2011 menjadi 19.218 kasus pada 2012," kata pria berkacamata itu. Sebanyak 110 WNI dibebaskan dari ancaman hukuman mati, yang 33 orang di antaranya dibebaskan murni dan kembali ke Tanah Air.
Kelima, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan. Menurut Marty, Indonesia sudah mengikuti dan berkontribusi dalam diplomasi masalah di wilayah regional. "Pada 2013, diplomasi akan berupaya meningkatkan momentum pelaksanaan secara menyeluruh Declaration of Conduct (DOC) Laut Cina Selatan," kata Marty. Indonesia juga akan secara konsisten mengingatkan pentingnya seluruh negara mengikatkan diri pada Bali Principles yang disepakati dalam KTT Asia Timur di Bali, 2011.
Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri telah melakukan konsolidasi demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan global. Konsolidasi tersebut dilakukan baik dalam kerangka ASEAN maupun Bali Democracy Forum.
Ketujuh, pihaknya memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Ke depan, kata Marty, sebagai ketua APEC 2013, Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi bagi pembentukan tatanan ekonomi masa depan. Demikian pula di Asia Tenggara, yaitu dengan mendorong penyelesaian score card pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN.
Kemudian, Indonesia telah berkontribusi untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan keadilan pada tataran global. "Indonesia, bersama masyarakat internasional, akan berupaya meraih kemajuan lebih jauh atas capaian diplomasi 2012, khususnya terkait dengan diterimanya Palestina sebagai negara peninjau di PBB," kata Marty.
Dan langkah terakhir, Kementerian Luar Negeri telah ikut mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan. Marty mengatakan Indonesia memikul tanggung jawab khusus terkait dengan isu agenda pembangunan global. "Bapak Presiden bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris telah dipilih menjadi pemimpin bersama High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda yang akan memberikan masukan kepada Sekjen PBB mengenai agenda pembangunan global setelah 2015," katanya.
Sebagai penutup, Marty menyampaikan apresiasi atas kontribusi kemitraan seluruh elemen bangsa, terutama Komisi I DPR RI atas pelaksanaan diplomasi sepanjang 2012.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !